Tentang Kami


Kejaksan Negeri Karangasem secara geografi berada di kota Amlapura Provinsi Bali tepatnya di terletak di Jalan Jaya TirthaNo.1 Kel.Karangasem Kec.Karangasem Kota.Amlapura-Bali. Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, kabupaten ini berada pada posisi 8° 00’00 - 8° 41’37,8 lintang selatan dan 115° 35’9,8 - 115° 54’8,9 bujur timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagaiberikut :

  • Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali
  • Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
  • Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng
  • Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km² dan menempati pringkat sebagai Kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Dari kedelapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Karangasem.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kejaksaan Negeri Karangasem berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan, pada daerah kabupaten Karangasem. Kedudukan, tugas dan fungsi tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan beberapa peraturan-peraturan lainnya, meliputi kewenangan :

Dalam bidang pidana (pasal 30 ayat 1)
  • Melakukan penuntutan dalam perkara pidana umum.
  • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
  • Melengkapi berkas tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  • Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.
  • Mengkoordinasikan tim gabungan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.
Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat 2)
  • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  • Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  • Pengamanan pengedaran barang cetakan
  • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  • Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  • Penelitian dan pengembangan hukum serta penyusunan statistik kriminal